Pengertian Ketentuan Umum (General Act)

Apa yang dimaksud dengan ketentuan umum? Ketentuan umum merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perjanjian internasional mempunyai sifat formal atau informal.

Demikianlah penjelasan dari kami tentang Pengertian Ketentuan Umum, semoga dapat memberikan manfaat bagi anda.

Read more >>

Pengertian Ketentuan Penutup (Final Act)

Ketentuan penutup merupakan ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak diratifikasi.

Itulah penjelasan secara singkat dari kami tentang Pengertian Ketentuan Penutup (Final Act), semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Piagam (Charter)

Kita sering mendengar istilah Piagam, lalu apakah kita sudah tahu Pengertian Piagam? Jika anda belum tahu simak penjelasannya ini. Piagam merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur organisasi internasional seperti PBB.

Demikian penjelasan yang dapat kami bagikan tentang Pengertian Piagam (Charter), semoga dapat memberikan manfaat bagi anda.

Read more >>

Pengertian Kovenan (Covenant)

Kovenan itu apa sih? Kovenan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur Liga Bangsa-bangsa.

Semoga penjelasan yang kami bagikan tentang Pengertian Kovenan (Covenant) dapat memberikan manfaat bagi anda.

Read more >>

Pengertian Pakta (Pact)

Tahukah anda yang dimaksud Pakta? Pakta merupakan suatu persetujuan yang lebih khusus dan mebutuhkan ratifikasi, misalnya Pakta Warsawa.

Itulah penjelasan yang perlu kamu ketahui tentang pengertian pakta. Semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian bilateral

Kita sering mendengar kata perjanjian bilateral dan multilateral, tahukah anda pengertian perjanjian tersebut? Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perjanjian bilateral saja. Perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang hanya terdiri dari atas dua negara.

Semoga penjelasan tentang Pengertian Perjanjian bilateral dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian multilateral

Setelah sebelumnya membahas pengertian Perjanjian bilateral, maka kali ini saya akan membahas tentang pengertian perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan oleh banyak negara sebagai anggota yang mengikatkan diri kepadanya.

Mudah-mudahan penjelasan tentang Pengertian Perjanjian multilateral dapat memberikan manfaat yang baik.

Read more >>

Pengertian Perjanjian antarnegara

Apa yang dimaksud perjanjian antarnegara? Perjanjian antarnegara, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh neggara sebagi subjek hukum internasional. Contohnya perjanjian antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Itulah penjelasan singkat tentang  Pengertian Perjanjian antarnegara , semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian internasional bersifat sederhana

Perjanjian internasional bersifat sederhana, yaitu perjanjian yang dibuat melalui tahap perundingan dan penandatanganan saja, serta tidak memerlukan adanya ratifikasi. Perjanjian bersifat sederhana pada umumnya berbentuk persetujuan (agreement).

Demikian apa yang dapat kami bagikan tentang  Pengertian Perjanjian internasional bersifat sederhana, semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian internasional bersifat penting

Apa yang dimaksud dengna Perjanjian internasional bersifat penting? Perjanjian internasional bersifat penting, yaitu perjanjian dengan bobot persoalan yang dianggap penting oleh pihak-pihak yang melakukan kerja sama dan dibuat melalui tiga tapa, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.

Demikian apa yang dapat kami bagikan tentang Pengertian Perjanjian internasional bersifat penting, semoga bermanfaat

Read more >>

Pengertian Perjanjian internasional segi politik

Tahukah kamu definisi perjanjian internasional dari segi politik? Perjanjian internasional segi politik yaitu perjanjian internasional yang berupa pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Contohnya SEATO, NATO dan ANZUS.

Semoga penjelasan tentang Pengertian Perjanjian internasional segi politik bisa memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian internasional segi ekonomi

Tahukah kamu, apa yang dimaksud Perjanjian internasional segi ekonomi ? Perjanjian internasional segi ekonomi, yaitu perjanjian internasional dalam bentuk bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contohnya IMF, CGI, IBRD, dan sebagainya.

Itulah penjelasan dari kami tentag Pengertian Perjanjian internasional segi ekonomi, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian internasional segi hukum

Setelah sebelumnya saya sampaikan Perjanjian internasional segi ekonomi, maka kali ini saya akan sampaikan Pengertian Perjanjian internasional segi hukum. Perjanjian internasional segi hukum, yaitu perjanjian internasional yang berisi tentang hukum, misalnya hukum status kewarganegaraan. Contohnya dibuatnya peraturan hukum mengenai dwikewarganegaraan antara Indonesia dengan RRC, dan lain-lain.
Semoga Pengertian Perjanjian internasional segi hukum dapat memberikan manfaat bagi anda.

Read more >>

Pengertian Perjanjian internasional segi wilayah

Jika sebelumnya saya membahas tentang Pengertian Perjanjian internasional segi  hukum, maka kali ini saya akan membahas Pengertian Perjanjian internasional segi wilayah. Perjanjian internasional segi wilayah, yaitu perjanjian internasional yang isinya mengatur tentang batas wilayah. Contohnya adanya ketentuan mengenai batas laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya.

Semoga penjelasan tentang Pengertian Perjanjian internasional segi wilayah dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian internasional segi kesehatan

Setelah sebelumnya saya membahas Pengertian Perjanjian internasional segi politik, eknomi, hukum, wilayah, maka kali ini saya akan membahas Pengertian Perjanjian internasional segi kesehatan. Perjanjian internasional segi kesehatan, yaitu perjanjian internasional yang isinya menyangkut persoalan kesehatan. Contohnya kerja sama dalam penanggulangan wabah penyakit flu burung.

Semoga penjelasan tentang  Pengertian Perjanjian internasional segi kesehatan tersebut dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties)

Apa yang dimaksud Perjanjian yang membentuk hukum ? Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanjian yang melakukan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contohnya konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik, Konvensi Montiego Tahun 1982 tentang Hukum Laut Internasional, dan sebagainya.

Semoga penjelasan tentang Pengertian Perjanjian yang membentuk hukum tersebut bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contact)

 Tahukah kamu apa yang dimaksud Perjanjian yang bersifat khusus ? Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contact), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian bilateral). Contohnya perjanjian antara RI dan RRC menganai dwikewarganegaraan tahun 1955, perjanjian batas wilayah, pemberantasan penyelundupan-penyelundupan, dan sebagainya.

Itulah penjelasan yang dapat kami bagikan tentang  Pengertian Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contact), semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian yang dilaksanakan (executory treaties)

Jika sebelumnya saya membahas Perjanjian yang bersifat khusus, maka kali ini saya akan menguraikan Pengertian Perjanjian yang dilaksanakan. Perjanjian yang dilaksanakan (executory treaties), yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak hanya sekali, melainkan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu selama masa perjanjian berlaku. Contohnya perjanjian dagang.

Semoga penjelasan tentang  Pengertian Perjanjian yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian yang menentukan (dispositive treaties)

Jika sebelumnya saya membahas tentang Perjanjian yang dilaksanakan maka kesempatan ini saya membahas tentang Perjanjian yang menentukan. Perjanjian yang menentukan (dispositive treaties), yaitu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Contohnya perjanjian mengenai penyerahan wilayah kedaulatan negara.

Semgoga penjelasan tentang yang dimaksud Perjanjian yang menentukan (dispositive treaties), dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perundingan (Negotiation)

Perundingan merupakan tahap awal dalam proses pembuatan suatu perjanjian. Perundingan dilakukan antara pihak/ negara tentang objek tertentu yang sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian.

Dalam tahap ini, pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pembuatan perjanjian internasional tersebut mengadakan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan. Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full powers). Negosiasi juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar.

Semoga penjelasan tentang yang dimaksud perundingan tersebut dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Ratifikasi (Ratification)

Ratifikasi merupakan pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Adapun ketentuan dan pelaksanaan reatifikasi disesuaikan oleh masing-masing negara yang bersangkutan, sebab prosedur ratifikasi tiap-tiap negara dapat berbesa.
Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu ratifikasi oleh badan eksekutif, ratifikasi oleh badan legislatif, dan ratifikasi campuran (legislatif dan eksekutif).
Itulah penjelasan dari kami tentang  Pengertian Ratifikasi (Ratification), semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Perwakilan diplomatik

Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan yang merupakan perwakilan resmi suatu negara, baik politis maupun nonpolitis yang berada di luar negeri dan bertugas membina hubungan politik dengan negara lain.
Perwakilan diplomatik pada hakikatnya menjalankan peran dan fungsi tertentu yang penting bagi negara terkait dengan hubungan internasional yang dilakukan. Oleh sebab itu, perwakilan diplomatik harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik agar apa yang menjadi tugas dan tujuan dibentuknya perwakilan diplomatik dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini peran yang dijalankan oleh seorang diplomat.

Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang  Pengertian Perwakilan diplomatik, semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Hak kekebalan pribadi

Hak kekebalan pribadi adalah hak yang mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, hak mendapatkan perlindungan terhadap gangguan dan serangan atas kebebasan dan kehormatannya, serta kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.
Setiap anggota perwakilan diplomatik harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat, namun tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Meereka dibebaskan dari pemeriksaan atas diplomatik dan bebas mendirikan tempat ibadah di lingkungan kedaulatan.

Semoga penjelasan tentang  Pengertian Hak kekebalan pribadi di atas dapat membantu anda.

Read more >>

Pengertian Hak kekebalan perdata

Hak kekebalan perdata  adalah Hak yang dimiliki oleh seorang diplomat yang memiliki kekebalan dari tuntutan perdata terhadap benda tidak bergerak, warisan, dan kegiatan perdagangan di luar tugas jabatannya.

Demikian yang bisa kami bagikan tentang  Pengertian Hak kekebalan perdata, semgoa bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Hak kekebalan atas tempat tinggal

Hak kekebalan atas tempat tinggal adalah hak yang dimiliki oleh seorang diplomat yaitu seorang diplomat memiliki hak kekebalan dalam daerah perwakilan. Daerah perwakilan meliputi kedaulatan beserta halaman dan bangunan di mana terpancang bendera dan lambang negara pengirim, maupun tempat tinggal perwakilan diplomatik. Menurut hukum internasional, daerah tersebut dipandang sebagai daerah negara pengirim. Oleh sebab itu, orang yang masuk tanpa izin dapat dikeluarkan. Daerah ini juga tidak boleh digeledah atau dimasuki oleh petugas kehakiman, ataupun polisi tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik yang bersangkutan.

Itulah penjelasan yang bisa kami bagikan tentang  Pengertian Hak kekebalan atas tempat tinggal, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Hak kekebalan transportasi dan harta benda

Hak kekebalan transportasi dan harta benda merupakan hak yang dimiliki oleh seorang diplomat, mmaksudnya yaitu alat transportasi beserta hak milik perawakilan diplomatik tidak dikenai pajak dan tidak dapat diusut, digeledah, dituntut, ataupun dieksekusi atas putusan peradilan.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan kepada anda tentang  Pengertian Hak kekebalan transportasi dan harta benda, mudah-mudahan bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Hak kekebalan pajak

Hak kekebalan pajak adalah hak yang dimiliki oleh seorang diplomat yang memiliki kebebasan dari kewajiban membayar pajak pribadi maupun bea cukai, keculai pajak langsung, pajak tanah, pajak warisan, PPh, registrasi dan materai.
Itulah penjelasan yang dapat kami berikan tentang  Pengertian Hak kekebalan pajak, semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Hak korespondensi diplomatik

Hak korespondensi diplomatik merupakan kekebalan yang mencakup surat-menyurat, arsip, dokumen, dan termasuk kantor diplomatik. Arsip-arsip, surat-surat, ataupun telegram dalam kantor diplomatik tidak boleh dibuka oleh polisi ataupun hakim. Warga negara yang mencari perlindungan di gedung perwakilan diplomatik tidak dapat ditangkap begitu saja, melainkan harus melalui perundingan dengan kepala perwakilan setempat. Kecuali pelaku kejahatan yang memang harus diserahkan pada polisi setempat.

Demikian penjelasan yang bisa kami berikan tentang Pengertian Hak korespondensi diplomatik, semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Duta Besar (Ambassador)

Duta besar merupakan tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Kekuasaan yang dimiliki oleh duta besar bersifat penuh dan luar biasa. Duta besar ditempatkan pada negara yang mempunyai hubungan erat dan memiliki banyak hubungan timbal balik. Dalam situasi dan kondisi tertentu, duta besar dapat mengambil keputusan yang menyangkut negaranya tanpa berkonsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu.

Itulah penjelasan dari kami tentang Pengertian Duta Besar (Ambassador), semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Duta (Gerzant)

Duta adalah perwakilan diplomatik yang berkedudukan setingkat lebih renda dari duta besar. Duta pada umumnya ditempatkan di negara yang tidak banyak memiliki hubungan timbal balik dengan derajat keeratan hubungan lebih rendah daripada negara yang mengirim duta besar.
Demikian yang bisa kami sampaikan tentang  Pengertian Duta (Gerzant), semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Menteri Residen (Minister Resident)

Menteri residen adalah perwakilan diplomatik yang tidak dianggap sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya, oleh karena itu menteri residen tidak memiliki hak untuk mengadakan pertemuan dengan kepala negara di mana ia ditempatkan.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan tentang Pengertian Menteri Residen, semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Atase (Attache)

Tahukah kamu apa yang dimaksud Atase? Atase adalah lembaga ahli kedutaan atau pejabat pembantu dari duta besar berkuasa  penuh. Terdapat dua macam atase yaitu pertahanan dan atase teknis.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang Pengertian Atase (Attache), semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Kuasa Usaha (Chargede Affair)

Kuasa usaha adalah perwakilan diplomatik yang tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada mentri luar negeri negara penerima. Kuasa usaha hanya berhubungan dengan kepala negara penerima melalui menteri luar negeri negara penerima. Terdapat 2 (dua) kuasa usaha sebagai berikut.
1. Kuasa usaha tetap, yaitu kuasa usaha yang menjabat kepala suatu perwakilan.
2. Kuasa usaha sementara, yaitu kuasa usaha yang melakukan pekerjaan dari kepala. perwakilan ketika pejabat ini belum atau tidak ada ditempat.

Demikian penjelasan dari kami tentang Pengertian Kuasa Usaha, semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perwakilan konsuler

Perwakilan konsuler merupakan lembaga perwakilan resmi suatu negara di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan nonpolitik dengan negara lain. Terdapat dua jenis konsuler, yaitu konsuler yang bersifat tetap dan konsuler kehormatan. Perwakilan konsuler bekerja pada kantor-kantor konsulat berikut.
a. Kantor konsulat jendral.
b. Kantor konsulat.
c. Kantor wakil konsulat.
d. Kantor perwakilan konsuler.
Itulah penjelasan dari kami tentang Perwakilan konsuler, semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai bersama para anggotanya.
Organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi internasional yang anggotanya merupakan delegensi resmi pemerintah negara-negara atau disebut dengan istilah organisasi antarpemerintah (Inter-Govermental Organization/ IGO)  dan organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas kelompok-kelompok swasta di bidang keagamaan, keilmuan, kebudayaan, teknik, bantuan atau ekonomi, dan sebagainya atau yang disebut dengan istilah organisasi nonpemerintah (Non-Govermental Organization/ NGO).

Itulah penjelasan yang dapat kami berikan tentang apa yang dimaksud Organisasi Internasional, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian PBB

PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945. Adapun sidang umum PBB pertama berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sidang ini dihadiri wakil dari 51 negara. Indonesia masuk menjadi anggota resmi PBB pada 28 September 1950, namun pada 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Alasan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB adalah sebagai perwujudan protes atas duduknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang pada saat itu hubungan antara Indonesia dan Malaysia sedang dalam ketegangan. Namun Indonesia kembali masuk sebagai anggota PBB pada 20 September 1966.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan tentang apa itu PBB, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Majelis Umum

Majelis Umum adalah anggota organ utama PBB yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil seluruh anggota PBB. Setiap negara anggota boleh mempunyai lima orang wakil di dalam Majelis, tetapi hanya mempunyai satu suara, dan tiap-tiap negara diberi hak penuh menentukan sendiri cara memilih wakil-wakilnya.

Majelis Umum memiliki kewenangan untuk mendirikan organ-organ subsidier yang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Ada dua organ subsider yang berada di bawah naungan Majelis Umum sebagai berikut.
1) UNRWA (United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East).
2) IAEA (Internasional Atomic Energy Agency).

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan tentang apa itu majelis umum, semoga penjelasan di atas dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB merupakan badan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan berlandaskan pada asas PBB. Dewan keamanan mempunyai keutamaan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.
Keanggotaan Dewan Keamanan dibedakan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
1. Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB
Anggota tetap Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima negara besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan RRC. Kelima anggota ini mempunyai hak veto Hak veto merupakan hak untuk menolak atau membatalkan keputusan. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan hak vetonya terhadap negara-negara yang melakukan tindakan mengancam perdamaian dunia.
2. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Anggota tidak tetap terdiri dari sepuluh negara dengan masa kerja dua tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada masa kerja berikutnya. Wewenang memilih anggota tidak tetap berada di tangan Majelis Umum.

Demikian penjelasan dari kami tentang Pengertian Dewan Keamanan PBB, semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Sekretariat PBB

Sekretariat PBB merupakan badan administrasi PBB yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Jenderal PBB dengan dibantu oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia. Sekretariat PBB terbagi menjadi dua, yaitu Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Jenderal Pembantu.
1. Sekretaris Jenderal (General Secretary)
Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan dan dapat dipilih kembali.
2. Sekretaris Jenderal  (Under Secretary)

Itulah penjelasan yang bisa kami berikan tentang apa yang dimaksud Sekretariat PBB, semoga penjelasan tersebut dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional adalah salah satu organ PBB yang menangani bidang peradilan terhadap sengketa antarnegara. Mahkamah Internasional dibentuk pada tahun 1945 dan berkedudukan di Den Haag, Belanda.
Mahkamah Internasional beranggotakan 15 orang hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk masa kerja sembilan tahun dan boleh dipilih untuk masa kerja berikutnya. Hakim-hakim dipilih atas dasar kebangsaan, tetapi dua hakim tidak boleh berasal dari negara yang sama. Adapun syarat untuk dapat dipilih sebagai hakim adalah berbudi luhur dan memiliki reputasi di bidang peradilan dan hukum yang tertinggi, baik oleh negaranya maupun dunia internasional.

Itulah yang dimaksud Mahkamah Internasional, semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Dewan Perwakilan PBB

Dewan Perwakilan PBB adalah badan yang bertujuan untuk mendorong dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwakilan guna mencapai kemerdekaannya. Daerah perwakilan adalah wilayah/ daerah jajahan yang dilepaskan oleh Sekutu setelah Perang Dunia II, seperti daerah jajahan Jerman, Italia, dan Jepang.

Bagaimana sekarang anda sudah tahu kan apa yang dimaksud Dewan Perwakilan PBB itu, semoga penjelasan diatas bisa membantu anda.

Read more >>

Pengertian ASEAN

ASEAN adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN dibentuk dalam rangka kerja sama regional untuk mewujudkan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration)  yang menjadi simbol berdirinya ASEAN ditandatangani oleh wakil dari negara pendiri ASEAN. Kelima wakil negara pendiri  antara lain Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Narciso Ramos (Filipina) dan Thanat Khoman (Thailand).
Itulah sedikit penjelasan yang dapat saya bagikan tentang Pengertian ASEAN, semoga penjelasan tersebut bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Oleh karena itu, warga negara di mana pun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum dari suatu negara tetap berlaku bagi warga negaranya walupun berada di negara asing.
Itulah penjelasan tentang Pengertian asas kebangsaan yang bisa saya bagikan untuk anda, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Asas kepentingan Umum

Tahukah kamu apa yang dimaksud Asas kepentingan umum? Asas kepentingan umum adalah asas yang  mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.
Nah bagaimana sekarang sudah tahukan apa yang dimaksud asas kepentingan umum, semoga penjelasan tersebut memberikan manfaat bagi kita.

Read more >>

Pengertian Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang mendasarkan diri pada hubungan antarbangsa yang berdasarkan hukum internasional memerlukan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan, sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas tentang manfaat, hak, dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional.
Itulah penjelasan yang bisa saya berikan tentang Pengertian Asas Keterbukaan, semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat buat kita.

Read more >>

Pengertian Asas Teritorial

Asas Teritorial adalah asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara atas daerahnya. Oleh karena itu, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Semua orang dan semua barang yang berada di luar wilayahnya berlaku  hukum asing (internasional).
Bagaimana, sekarang anda sudah tahu kan apa yang dimaksud Asas Teritorial, semoga informasi tersebut bisa menambah wawasan anda.

Read more >>

Pengertian Asas Persamaan Derajat

Asas Persamaan Derajat adalah asas yang mendasarkan semua negara memiliki kedudukan yang sama derajatnya, baik negara kecil ataupun besar memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan internasional.
Demikian informasi yang bisa saya berikan tentang Pengertian Asas Persamaan Derajat, semoga informasi tersebut bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pacta Sunt Servanda

Tahukah anda yang dimaksud dengan Pacta Sunt Servanda ? Pacta Sunt Servanda adalah asas yang mengatur kewajiban setiap negara untuk mentaati setiap perjanjian yang telah di buat.
Itulah sedikit penjelasan tentang Pengertian Pacta Sunt Servanda, semoga dapat menambah wawasan kita.

Read more >>

Pengertian Egality Rights

Apa yang dimaksud Egality Rights ? Egality Rights adalah asas yang menegaskan adanya kesamaan kedudukan pihak-pihak yang saling mengadakan hubungan.
Itulah yang bisa saya bagikan tentang Pengertian Egality Rights, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Reciprocita

Apa yang dimaksud Reciprocitas? Tahuka kamu? Reciprocitas adalah asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif.
Semoga penjelasan dari saya tentang Pengertian Reciprocitas tersebut bisa memberikan manfaat buat kita.

Read more >>

Pengertian Courtesy

Apa pengertian Courtesy ? Courtesy adalah asas yang mengatur kewajiban bagi tiap-tiap negara yang saling bekerja sama (melakukan hubungan internasional) untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan.
Itulah pengertian Courtesy, yang bisa kami bagikan kepada anda, semoga membantu anda.

Read more >>

Pengertian Rebus Sic Stantibus

Apa yang dimaksud Rebus Sic Stantibus ? Rebus Sic Stantibus adalah asas yang dapat digunakan terhadap perubahan mendasar/ fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan suatu perjanjian.
Demikian yang bisa saya jelaskan tentang Pengertian Rebus Sic Stantibus, semoga memberikan manfaat buat kita semua.

Read more >>

Sumber hukum internasional

Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah atau persoalan dalam hubungan internasional.
Secara umum, sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menitikberatkan pada isi (materi) hukum. Sumber hukum formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dalam praktiknya, yang kita kenal sebagai hukum internasional adalah sumber hukum anti formal. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum paling utama dan memiliki otoritas tinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional. 

Demikianlah penjelasan dari kami tentang apa yang dimaksud sumber hukum internasional, semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih dan bertujuan untuk memunculkan akibat-akibat hukum tertentu. Dengan demikian, keberadaan perjanjian internasional mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam tata hubungan internasional, dan oleh sebab itu, perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional dan termasuk dalam sumber hukum internasional yang utama.
Adapun konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk law making treaties, yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum.
Itulah yang bisa saya bagikan tentang Pengertian Perjanjian Internasional, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Hukum kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan internasional merupakan kebiasaan internasional usage yang telah diakui mempunyai kekuatan hukum atau sudah diterima sebagai hukum internasional. Kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional setidaknya harus memenuhi dua unsur penting, yaitu unsur material (menunjuk pada kebiasaan yang bersifat umum) dan unsur psikologis (menunjuk pada kenyataan diterimanya kebiasaan tersebut sebagai hukum internasional).
Demikian penjelasan yang bisa saya berikan tentang Pengertian Hukum kebiasaan internasional.

Read more >>

Pengertian Prinsip hukum umum

Prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Prinsip hukum umum juga menjadi salah satu sumber hukum utama/ primer yang berlaku dalam hukum internasional. Prinsip hukum umum juga menjalankan fungsi yang oleh Sri Setianingsih disebutkan adanya 3 (tiga) fungsi berikut.
1. Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional.
2. Sebagai penafsiran bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.
3. Sebagai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.
Demikian penjelasan tentang Pengertian Prinsip hukum umum, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa Internasional adalah perselisihan yang terjadi antara negara dan negara negara dan individu, atau negara dan badan-badan/ lembaga yang menjadi subjek hukum internasional.
Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa internasional, sebagai berikut.
a. Adanya perbedaan kepentingan ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan militer.
b. Adanya campur tangan dari negara lain terhadap kedaulatan sebuah negara.
c. Adalnya pengingkaran kewajiban terhadap perjanjian internasional yang telah dibuat.
d. Adanya perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional.
e. Terjadinya perbuatan sumber-sumber ekonomi.
f. Perbuatan pengaruh ekonomi, politik, maupun keamanan regional dan internasional.
g. Sengketa antar negara terkait dengan perebutan wilayah yang dianggap strategis.
h. Terjadinya penghinaan terhadap harga diri bangsa oleh bangsa lain.

Demikian uaraian singkat dari kami tentang apa yang dimaksud Sengketa Internasional, silahkan dipahami dan semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Jasa Baik (good offices)

Jasa Baik atau disebut juga dengan nama good offices adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah terselenggaranya negosiasi, dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Jasa baik merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa internasional secara tradisional dan tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Piagam PBB, namun jasa baik menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa yang sering dipergunakan oleh PBB. Jasa baik akan terjadi apabila pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri.

Demikianlah penjelasan dari kami tentang apa yang dimaksud jasa baik, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan jalan pertukaran pendapat dan usul antarpihak sengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Pada umumnya sebelum dilaksanakan sebuah negosiasi, terlebih dahulu dilakukan proses konsultasi dan komunikasi agar negosiasi yang dilaksanakan berjalan lancar. Negosiasi menjadi cara yang diterima dan paling umum untuk dipakai untuk menyelesaikan sengketa internasional serta menjadi cara primer dan produk untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Negosiasi merupakan cara pertama yang akan ditempuh oleh para pihak yang bersengketa sebelum mereka mempergunakan cara-cara penyelesaian sengketa yang lain. Dalam proses negosiasi, agen diplomatik menjalankan peran penting dan harus melaksanakan intruksi dari pemerintahnya, selain itu agen diplomatik juga harus selalu tampil dengna penawarannya yang paling baik bagi kepentingan negaranya.

Itulah apa yang dimaksud Negosiasi, semoga bisa dipahami dengan baik.

Read more >>

Pengertian Konsiliasi

Apa yang dimaksud Konsiliasi? Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa internasional secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang tidak memihak atau komite penasihat.

Itulah sedikit penjelasan dari saya tentag pengertian Konsiliasi, semoga bisa bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Komisi penyidik

Komisi penyidik merupakan cara penyelesaian sengketa internasional yang juga dikenal dengan penyelidikan atau enquiry. Penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyidik yang netral. Tujuan yang hendak dicapai melalui cara ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Enquiry pada umumnya dilaksanakan oleh suatu komisi penyidik (Enquiry-Commission) yang dibentuk berdasarkan suatu konvensi umum atau persetujuan khusus antarpihak.

Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya bagikan kepada anda tentang Pengertian Komisi penyidik, semoga penjelasan tersebut bisa memberikan manfaat bagi kita.

Read more >>

Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa internasional dengna mengajukan sengketa internasional yang terjadi kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pemberian keputusan terhadap penyelesaian sengketa yang memberi keputusan tidak harus terkait pada pertimbangan-pertimbangan hukum.

Itulah yang dimaksud Arbitrase, semoga penjelasan yang saya berikan diatas bisa memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Retorsi

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan beberapa tindakan yang tidak bersahabat. Sehingga retorsi dapat diartikan sebagai tindakan balas dendam terhadap negara yang telah melakukan tindakan tidak baik terhadap negara tersebut.

Itulah penjelasan dari saya tentang Pengertian Retorsi, semoga penjelasan tersebut bisa bermanfaat buat anda.

Read more >>

Pengertian Reprisal

Reprisal adalah upaya pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan agar menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara (yang dikenai reprisal) telah melakukan tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Wujud dari reprisal sebagai berikut.

Demikian penjelasan yang bisa saya bagikan tentang Pengertian Reprisal, semoga bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Blokade Damai

Blokade Damai adalah tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai, dengan maksud untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan negara yang memblokade.

Itulah informasi dari saya tentang Pengertian Blokade Damai, semoga informasi tersebut memberikan manfaat untuk kita.

Read more >>

Pengertian AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampak besar penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia.

Fungsi AMDAL adalah sebagai berikut.

- Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah.

- Membantu proses pengambilan keputusan.

- Memberikan masukan terhadap penyusunan desain.

Itulah sedikit penjelasan dari apa yang dimaksud AMDAL, semoga penjelasan di atas dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Ideologi

Istilah “Ideologi” berasal dari bahasa Yunani, edios dan logos (logia). Edios berarti melihat, memandang, pikiran, ide atau cita-cita, sedangkan logos (logia) berarti ilmu. Jadi ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat cita-cita (ide-ide) yang merupakan keyakinan, tersusun secara sistematis, dan disertai petunjuk cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap tersebut sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham (Kaelan, 2003).

Itulah yang dimaksud idoelogi, mudah-mudahan penjelasan di atas dapat menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Nilai dasar pancasila

Nilai dasar pancasila merupakan ensensi (hakikat) dari sila Pancasila yang bersifat universal sehingga dalam nilai dasar terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif, sehingga dalam negara memiliki keddukan sebagai staats fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental.

Demikianlah Pengertian Nilai dasar pancasila, semoga bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental pancasila merupakan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga, pelaksanaan dalam mewujudkan nilai dasar. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila, yang biasanya terwujud dalan norma sosial dan norma hukum yang terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan, tempat, dan waktu.

Itulah uraian singkat yang mampu saya sampaikan tentang Pengertian Nilai instrumental pancasila, semoga bisa dipahami.

Read more >>

Pengertian nilai praktis ideologi

Selain memiliki aspek berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, dan nilai-nilai yang dianggap baik, ideologi juga harus memiliki norma yang jelas agar mampu dilaksanakan di dalam kehidupan nyata. Jadi, nilai praktis ideologi adalah berupa realisasi nilai-nilai instrumental dalam pengalaman yang bersifat nyata pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran nilai Pancasila akan selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan, perbaikan teknologi, serta terbuka bagi aspirasi masyarakat.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami jelaskan tentang Pengertian nilai praktis ideologi, semoga apa yang saya jelaskan di atas bisa memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Ideologi liberalisme

Istilah liberal berasal dari bahasa Latin, liber yang berarti bebas. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang tidak dibatasi oleh ajaran filsafat, politik, agama, dan nilai-nilai kesukuan. Ajarannya bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk penguasa, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri ideologi liberalisme sebagai berikut.

Negara yang menganut paham liberalisme antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Itulah penjelasan dari kami tentang Pengertian Ideologi Liberalisme.

Read more >>

Pengertian Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila adalah ideologi yang bersumber dari seluruh nilai Pancasila yang terdapat pada sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan organis tidak terpisahkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang menganut ideologi pancasila. Pancasila termasuk ideologi terbuka dan dapat mengembangkan wawasannya secara lebih nyata sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang ada. Demikianlah Pengertian Ideologi Pancasila, sekian dari saya terimaksih.

Read more >>

Pengertian Ideologi Agama

Ideologi Agama adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum dalam kitab suci agama. Ciri-ciri ideologi agama sebagai berikut.

- Urusan negara dan pemerintah dijadikan berdasarkan hukum agama.

- Hanya satu agama resmi dalam negara.

- Semua aspek kehidupan negara berlandaskan agama.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami bagikan tentang Pengertian Ideologi Pancasila, sekian dulu dari saya termikasih atas perhatiannya.

Read more >>

Pengertian Ideologi Komunisme

Ideologi Komunisme merupakan penerapan ajaran sosialis radikal Marxisme-Leninisme. Inti ajaran ideologi komunisme sebagai berikut.

- Ateis (tidak percaya adanya Tuhan).

- Menentang persamaan manusia dan tidak diakuinya hak asasi manusia.

- Tindakan kekerasan oleh negara dilegalkan.

- Kekuasaan dipegang oleh satu golongan.

- Sistem ekonomi diatur oleh pusat (sentralistik).

Negara yang menganut ideologi komunisme antara lain Korea Utara, Vietnam, Tiongkok, Laos, Kuba, dan Transnistria.

Demikianlah penjelasan yang bisa kami jelaskan mengenai Pengertian Ideologi Komunisme, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Ideologi Fasisme

Ideologi Fasisme merupakan pengoperasian pemerintah penguasa dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai rasialis, nasionalis, imperialis, dan militeris. Ciri-ciri ajaran ideologi fasisme sebagai berikut.

- Menekankan pada unsur eksklusivisme pemerintah (tidak mempunyai adanya pemikiran individu).

- Legalitas penggunaan kekerasan untuk melawan hukum dan ketertiba internasional.

- Menentang persamaan dasar manusia dan menganggap rendah harkat dan martabat manusia.

Negara yang menganut ideologi fasisme yaitu Italia saat di bawah kekuasaan Mussolini dan Jerman saat di bawah kekuasaan Adolf Hitler.

Read more >>

Pengertian Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah hidup yang diyakini kebenarannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan, atau kekuatan rohani kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Itulah apa yang dimaksud Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Menurut Friedrich Carl von Savigny, setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang disebut vulgeist (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut A.G. Pringgodigdo, Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain.

Demikianlah apa yang dimaksud Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia, semoga apa yang saya jelaskan di atas bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sudah sejak dahulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. 

Sekian yang bisa saya sampaikan tentang apa yang dimaksud Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia artinya Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945.

Itulah apa yang dapat saya sampaikan tentang apa yang dimaksud Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, mudah-mudahan memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala hukum artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ketentuan tertinggi terutang dalam Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran UUD 1945, yang pada akhirnya dioperasionalkan dalam bentuk hukum dan peraturan positif di bawahnya.

Itulah apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, sekian dari saya terimakasih.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia artinya Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat ang Pancasilais. Dasar negara Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita (Pembukaan UUD 1945 alenia II) dan tujuan nasional (Pembukaan UUD 1945 alenia IV) bangsa Indonesia.

Demikianlah apa yang dimaksud Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, semoga apa yang saya jelaskan di atas dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku, agama, dan ras memerlukan tali pengikat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan agar tercipta kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat. Tali pengikat itu adalah cita-cita, pandangan hidup yang dianggap ideal, dan sesuai dengan falsafah bangsa. Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. Pancasila melandasi semua kehidupan kenegaraan, berbangsa, dan bermasyarakat sehingga fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu untuk menyatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia.

Itulah apa yang dimaksud Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa, semoga penjelasan di atas bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia dan menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai denggan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV ”. . . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai berikut.

Demikianlah yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara, semoga penjelasan tersebut bisa memberikan manfaat bagi yang membaca artikel ini.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan kumpulan nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan digunakan untuk menata masyarakat. Sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Pancasila merupakan sistem ide yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Demikianlah apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi nasional, semoga penjelasan di atas bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Dimensi Idealistis

Dimensi Idealistis yaitu nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, memberi harapan dan tujuan hidup di masa depan. Idealisme Pancasila bersifat rasional dan menyeluruh sebagaimana yang terkandung dalam lima sila Pancasila. 

Dan itulah yang bisa saya jelaskan tentang Pengertian Dimensi Idealistis, semoga bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Dimensi Normatif

Dimensi Normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diajarkan dalam suatu sistem norma seperti yang terkandung dalam norma kenegaraan. Pancasila dalam pengertian ini terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia dan merupakan staats fundamental norm.

Demikianlah informasi yang dapat kami jelaskan tentang apa yang dimaksud Dimensi Normatif, semoga bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Dimensi Realistis

Dimensi Realistis yaitu Pancasila mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara konkret baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.
Itulah sedikit yang dapat kami jelaskan tentang Pengertian Dimensi Realistis, semoga yang saya jelaskan di atas bisa bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Dimensi Fleksibilitas

Dimensi Fleksibilitas yaitu kemampuan Pancasila untuk memengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman.

Itulah sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud Dimensi Fleksibilitas, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Istilah paradigma kemudian berkembang menjadi terminologi yang secara konotatif berarti sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan reformasi, maupun pendidikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti kegiatan atau usaha terencana bangsa Indonesia yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan kerangka berpikir Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

Dan itulah sedikit yang bisa kami jelaskan tentang apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Bentuk negara

Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan antar berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Berdasarkan kriteria bentuk, bentuk negara dibagi menjadi sebagai berikut.

- Negara Kesatuan

- Negara Serikat

Demikianlah informasi yang dapat kami bagikan tentang Pengertian Bentuk Negara, sekian dulu dari kami terimaksih.

Read more >>

Pengertian Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusun tunggal dan kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan terletak di tangan pemerintah pusat, ciri-cirinya sebagai berikut.

- Hanya memiliki satu konstitusi/ undang-undang dasar.

- Hanya memiliki satu badan eksekutif, satu badan legislatif, dan satu badan yudikatif.

- Wilayahnya terbagi atas daerah-daerah.

- Pemerintahan memiliki kedaulatan ke dalam dan keluar.

Itulah uraian singkat dari kami tentang Pengertian Negara Kesatuan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua.

Read more >>

Pengertian Negara Federasi (serikat)

Negara Federasi (serikat) adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak berdaulat dan kedaulatan terletak pada negara pusat, dan ciri-cirinya sebagai berikut.

- Dapat memiliki lebih dari satu konstitusi/ undang-undang dasar.

- Lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif lebih dari satu.

- Wilayahnya terdiri dari negara-negara bagian.

- Pemerintah federal mempunyai kedaulatan ke luar dan pemerintahan negara bagian mempunyai kedaulatan ke dalam.

Menurut Charles Friedrick Strong, yang membedakan negara serikat satu dengan negara serikat yang lain sebagai beriku.

- Cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

- Badan yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Dan demikianlah informasi yang bisa kami jelaskan tentang Apa yang dimaksud Negara Federal (Serikat). Sekian dari kami terimakasih.

Read more >>

Pengertian Bentuk pemerintahan

Bentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Secara umum bentuk pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

- Monarki,

- Aristokrasi, 

- Demokrasi,

Dan demikianlah yang bisa kami uraikan tentang Pengertian Bentuk Pemerintahan, sekian dari saya dan terimakasih.

Read more >>

Pengertian Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. 

Berbicara tentang sistem pemerintahan berarti membicarakan tentang mekanisme pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan. Menurut Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, sistem pemerintahan yang dilakukan di negara demokrasi diklasifikasikan ke dalam sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. 

Semoga penjelasan tentang Pengertian Sistem Pemerintahan di atas bisa memperdalam wawasan kita.

Read more >>

Pengertian Sistem Pemerintahan parlementer

Sistem Pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana tugas-tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh perdana menteri (pimpinan kabinet). Dalam pemerintahan parlementer, eksekutif parlementer terikat pada legislatif. Kabinet dibentuk sebagai cerminan kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya.

Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang apa yang dimaksud sistem pemerintahan parlementer, semoga penjelasan tersebut bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang tugas eksekutifnya dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif, dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah Amerika Serikat, Swis, Prancis, dan Tiongkok.

Read more >>

Pengertian Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat megalami pergeseran setelah  terjadinya perubahan UUD 1945.

Sekian penjelasan yang dapat kami bagikan tentang Pengertian kekuasaan secara horizontal, semoga bisa dipahami. 

Read more >>

Pengertian Kekuasaan Konstitutif

Kekuasaan Konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

Demikianlah uraian singkat dari kami tentang Pengertian Kekuasaan Konstitutif, sekian dari saya terimakasih.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan tentang Pengertian Kekuasaan Eksekutif, semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan legislatif

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Demikianlah penjelasan dari saya tentang Pengertian Kekuasaan Legislatif, sekian dulu terimakasih.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikianlah yang dapat kami jelaskan tentang arti kekuasaan yudikatif, sekian dari saya atas perhatiannya kami terimakasih.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan eksaminatif

Kekuasaan eksaminatif (inspektif) yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

Demikianlah yang bisa kami jelaskan mengenai arti Kekuasaan eksaminatif, sekian dari kami atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan moneter

Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.

Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan tentang arti Kekuasaan moneter, sekian dari saya semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Demikianlah uraian singkat dari saya tentang arti pembagian kekuasaan secara vertikal, semoga dapat membantu anda.

Read more >>

Pengertian Check and balances

Check and balances dikemukakan pertama kali oleh Baron de Montesquieu. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789).

Itulah uraian singkat yang dapat kami berikan tentang apa yang dimaksud Check and balances, sekian dulu terimaksih.

Read more >>

Pengertian pers

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, persen atau dalam bahasa Inggris, press yang artinya menekan. Istilah menekan sendiri pada dasarnya mengacu pada pengoperasian mesin cetak kuno, yaitu dengan ditekan keras agar menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. karya cetak dalam bentuk lembaran kertas inilah yang menjadi asal muasal dari adanya surat kabar atau sekarang ini kita kenal dengan pers dalam arti sempit.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami berikan tentang apa yang dimaksud pers, semoga dapat menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode, artinya tanda (sign) yang secara luas diartikan sebagai bangun simbolis. Kode etik berupa nilai-nilai dasar yang disepakati secara universal yang menjadi cita-cita setiap manusia. Kode etik yang berkaitan dengan dunia pers adalah kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah suatu etik profesi yang dipatuhi oleh wartawan Indonesia. Tujuan terpenting suatu kode etik jurnalistik adalah melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi objektif di media massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan.

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang Pengertian Kode Etik Jurnalistik, semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Asas profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang menekankan pentingnya kepemilikan standar profesionalitas dalam bekerja di bidang jurnalistik bagi insan pers.

Adapun standar profesionalitas tersebut meliputi:

- Tidak memutarbalikkan fakta.

- Berimbang, adil dan jujur.

- Membedakan antara kehidupan pribadi dan kepentingan umum.

- Mengetahui kredibilitas narasumber.

- Sopan dan terhormat dalam mencari berita.

- Tidak plagiat.

Itulah informasi yang dapat saya bagikan tentang Pengertian Asas profesionalitas, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Asas Demokrasi

Asas Demokrasi adalah asas yang menekankan pada pentingnya pers untuk mampu bersikap demokratis. Dalam hal ini, pers wajib memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak secara adil dan proposional serta tidak memihak. Hal ini sangat penting untuk menjaga netralitas pers dalam menjalankan fungsi dan peranannya, meskipun pers dapat mengundang unsur promosi, namun tidak boleh dijadikan sebagai alat propaganda terlebih lagi oleh kelompok tertentu yang memiliki muatan politis.

Itulah penjelasan yang bisa saya berikan tentang Pengertian Asas Demokrasi, semoga dapat memberikan manfaat bagi anda.

Read more >>

Pengertian Asas Nasionalisme

Asas Nasionalisme merupakan asas yang menekankan pada kewajiban pers untuk mendahulukan kepentingan nasional/ umum di atas kepentingan kelompok ataupun golongan tertentu. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi pers dalam mengkritisi pemerintah atau melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah ataupun dalam menyampaikan suatu fakta kebenaran, namun bagaimana pers mampu mengemas agar apa yang disampaikan oleh pers tidak memicu perpecahan yang mengancam persatuan dan kesatuan, serta keselamatan negera.

Demikianlah informasi yang bisa kami berikan tentang apa yang dimaksud asas nasionalisme itu, semoga bisa dipahami.

Read more >>

Pengertian Asas religius

Asas religius adalah asas yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab pers dalam menghormati kaidah-kaidah keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun kepercayaan dalam pemberitaannya. Persoalan agama adalah persoalan yang menyangkut keyakinann, sehingga hal tersebut menjadi sangat sensitif. Masyarakat memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap agama, kepercayaan, dan keyakinan yang diyakininya. Oleh sebab itu, pers harus menghargainya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai religius serta tidak menyinggung maupun mengusik aspek religius baik kelompok mayoritas maupum minoritas. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan asas religius.

Itulah informasi yang bisa kami berikan tentang apa yang dimaksud asas religius, semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Kebebasan pers

Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, melalui media pers. Kebebasan pers dituntut tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat, bukan merusaknya.

Adapun pengertian kebebasan pers jika ditilik dari aspek bahasa adalah bersumber pada kata freedom of the press, yaitu kata dalam bahasa Inggris yang mengandung arti hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti penyebarluasan, pencetakan, dan penerbitan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Itulah sedikit yang mampu saya jelaskan tentang apa yang dimaksud kebebasan pers itu, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Teori Pers Otoritarian

Teori Pers Otoritarian adalah teori yang berpendirian bahwa pers haruslah dikuasai oleh negara (penguasa). Pers harus tunduk pada penguasa sebagai tempat dalam representasi dari negara tersebut. Hakikat pers adalah media penguasa untuk menyampaikan informasi yang dianggapnya perlu diketahui oleh setiap masyarakat. Sikap kritis atau konfrontatif pers terhadap penguasa sama sekali tidak dapat diterima. Sebab pers dasumsikan, bahwa penguasa tidak akan mungkin dapat berbuat salah atau infallible.

Demikianlah apa yang saya jelaskan tentang Pengertian Teori Pers Otoritarian, semoga apa yang saya sampaikan di atas dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Teori libertarian

Tahukah kamu apa yang dimaksud Teori libertarian itu? Teori libertarian sering disebut dengan sebutan teori pers bebas. Teori libertarian merupakan kebalikan dari teori otoritarian. Teori libertarian yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa pers merupakan sarana untuk penyalurkan hati nurani rakyat dalam memberikan pengawasan dan penentuan sikapnya pada tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Itulah apa yang bisa saya jelaskan tentang Pengertian Teori libertarian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.

Read more >>

Pengertian Teori pers soviet

Teori pers soviet atau teori pers komunis adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga pers tunduk kepada negara. Teori pers disebut juga pula teori marxis-leninis, karena teori pers soviet atau komunis berakar pada Revolusi Rusia pada tahun 1917 yang berdasarkan dari gagasan Karl Marx dan Freedrich Engels. Dalam arti sempit teori pers soviet atau komunis yaitu pers dimiliki oleh negara dan berfungsi melayani kepentingan kelas pekerja.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan tentang apa yang dimaksud Teori pers soviet, semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial adalah teori yang mengemukakan kebebasan pers yang harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers diatasi oleh dasar moral dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers, harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial muncul karena respons atas teori libertarian.

Tugas teori tanggung jawab sosial yaitu:

- Memberikan penerapan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.

- Memberikan pelayanan kepada sistem politik dengna menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan dalam masalah-masalah yang ada di masyarakat.

- Menyediakan hiburan.

- Mandiri dalam biaya, sehingga bebas dalam kepentingan.

- Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa dalam periklanan.

- Sebagai pengawas pemerintah.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang apa yang dimaksud Teori Pers Tanggung Jawab Sosial. Semoga dapat dipahami dengan baik.

Read more >>