Pengertian Konsiliasi

Apa yang dimaksud Konsiliasi? Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa internasional secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang tidak memihak atau komite penasihat.

Itulah sedikit penjelasan dari saya tentag pengertian Konsiliasi, semoga bisa bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Komisi penyidik

Komisi penyidik merupakan cara penyelesaian sengketa internasional yang juga dikenal dengan penyelidikan atau enquiry. Penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyidik yang netral. Tujuan yang hendak dicapai melalui cara ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Enquiry pada umumnya dilaksanakan oleh suatu komisi penyidik (Enquiry-Commission) yang dibentuk berdasarkan suatu konvensi umum atau persetujuan khusus antarpihak.

Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya bagikan kepada anda tentang Pengertian Komisi penyidik, semoga penjelasan tersebut bisa memberikan manfaat bagi kita.

Read more >>

Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa internasional dengna mengajukan sengketa internasional yang terjadi kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pemberian keputusan terhadap penyelesaian sengketa yang memberi keputusan tidak harus terkait pada pertimbangan-pertimbangan hukum.

Itulah yang dimaksud Arbitrase, semoga penjelasan yang saya berikan diatas bisa memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Retorsi

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan beberapa tindakan yang tidak bersahabat. Sehingga retorsi dapat diartikan sebagai tindakan balas dendam terhadap negara yang telah melakukan tindakan tidak baik terhadap negara tersebut.

Itulah penjelasan dari saya tentang Pengertian Retorsi, semoga penjelasan tersebut bisa bermanfaat buat anda.

Read more >>

Pengertian Reprisal

Reprisal adalah upaya pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan agar menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara (yang dikenai reprisal) telah melakukan tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Wujud dari reprisal sebagai berikut.

Demikian penjelasan yang bisa saya bagikan tentang Pengertian Reprisal, semoga bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Blokade Damai

Blokade Damai adalah tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai, dengan maksud untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan negara yang memblokade.

Itulah informasi dari saya tentang Pengertian Blokade Damai, semoga informasi tersebut memberikan manfaat untuk kita.

Read more >>

Pengertian AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampak besar penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia.

Fungsi AMDAL adalah sebagai berikut.

- Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah.

- Membantu proses pengambilan keputusan.

- Memberikan masukan terhadap penyusunan desain.

Itulah sedikit penjelasan dari apa yang dimaksud AMDAL, semoga penjelasan di atas dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Ideologi

Istilah “Ideologi” berasal dari bahasa Yunani, edios dan logos (logia). Edios berarti melihat, memandang, pikiran, ide atau cita-cita, sedangkan logos (logia) berarti ilmu. Jadi ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat cita-cita (ide-ide) yang merupakan keyakinan, tersusun secara sistematis, dan disertai petunjuk cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap tersebut sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham (Kaelan, 2003).

Itulah yang dimaksud idoelogi, mudah-mudahan penjelasan di atas dapat menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Nilai dasar pancasila

Nilai dasar pancasila merupakan ensensi (hakikat) dari sila Pancasila yang bersifat universal sehingga dalam nilai dasar terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif, sehingga dalam negara memiliki keddukan sebagai staats fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental.

Demikianlah Pengertian Nilai dasar pancasila, semoga bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental pancasila merupakan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga, pelaksanaan dalam mewujudkan nilai dasar. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila, yang biasanya terwujud dalan norma sosial dan norma hukum yang terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan, tempat, dan waktu.

Itulah uraian singkat yang mampu saya sampaikan tentang Pengertian Nilai instrumental pancasila, semoga bisa dipahami.

Read more >>

Pengertian nilai praktis ideologi

Selain memiliki aspek berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, dan nilai-nilai yang dianggap baik, ideologi juga harus memiliki norma yang jelas agar mampu dilaksanakan di dalam kehidupan nyata. Jadi, nilai praktis ideologi adalah berupa realisasi nilai-nilai instrumental dalam pengalaman yang bersifat nyata pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran nilai Pancasila akan selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan, perbaikan teknologi, serta terbuka bagi aspirasi masyarakat.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami jelaskan tentang Pengertian nilai praktis ideologi, semoga apa yang saya jelaskan di atas bisa memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Ideologi liberalisme

Istilah liberal berasal dari bahasa Latin, liber yang berarti bebas. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang tidak dibatasi oleh ajaran filsafat, politik, agama, dan nilai-nilai kesukuan. Ajarannya bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk penguasa, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri ideologi liberalisme sebagai berikut.

Negara yang menganut paham liberalisme antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Itulah penjelasan dari kami tentang Pengertian Ideologi Liberalisme.

Read more >>

Pengertian Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila adalah ideologi yang bersumber dari seluruh nilai Pancasila yang terdapat pada sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan organis tidak terpisahkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang menganut ideologi pancasila. Pancasila termasuk ideologi terbuka dan dapat mengembangkan wawasannya secara lebih nyata sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang ada. Demikianlah Pengertian Ideologi Pancasila, sekian dari saya terimaksih.

Read more >>

Pengertian Ideologi Agama

Ideologi Agama adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum dalam kitab suci agama. Ciri-ciri ideologi agama sebagai berikut.

- Urusan negara dan pemerintah dijadikan berdasarkan hukum agama.

- Hanya satu agama resmi dalam negara.

- Semua aspek kehidupan negara berlandaskan agama.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami bagikan tentang Pengertian Ideologi Pancasila, sekian dulu dari saya termikasih atas perhatiannya.

Read more >>

Pengertian Ideologi Komunisme

Ideologi Komunisme merupakan penerapan ajaran sosialis radikal Marxisme-Leninisme. Inti ajaran ideologi komunisme sebagai berikut.

- Ateis (tidak percaya adanya Tuhan).

- Menentang persamaan manusia dan tidak diakuinya hak asasi manusia.

- Tindakan kekerasan oleh negara dilegalkan.

- Kekuasaan dipegang oleh satu golongan.

- Sistem ekonomi diatur oleh pusat (sentralistik).

Negara yang menganut ideologi komunisme antara lain Korea Utara, Vietnam, Tiongkok, Laos, Kuba, dan Transnistria.

Demikianlah penjelasan yang bisa kami jelaskan mengenai Pengertian Ideologi Komunisme, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Ideologi Fasisme

Ideologi Fasisme merupakan pengoperasian pemerintah penguasa dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai rasialis, nasionalis, imperialis, dan militeris. Ciri-ciri ajaran ideologi fasisme sebagai berikut.

- Menekankan pada unsur eksklusivisme pemerintah (tidak mempunyai adanya pemikiran individu).

- Legalitas penggunaan kekerasan untuk melawan hukum dan ketertiba internasional.

- Menentang persamaan dasar manusia dan menganggap rendah harkat dan martabat manusia.

Negara yang menganut ideologi fasisme yaitu Italia saat di bawah kekuasaan Mussolini dan Jerman saat di bawah kekuasaan Adolf Hitler.

Read more >>

Pengertian Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah hidup yang diyakini kebenarannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan, atau kekuatan rohani kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Itulah apa yang dimaksud Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Menurut Friedrich Carl von Savigny, setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang disebut vulgeist (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut A.G. Pringgodigdo, Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain.

Demikianlah apa yang dimaksud Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia, semoga apa yang saya jelaskan di atas bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sudah sejak dahulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. 

Sekian yang bisa saya sampaikan tentang apa yang dimaksud Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, semoga bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia artinya Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945.

Itulah apa yang dapat saya sampaikan tentang apa yang dimaksud Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, mudah-mudahan memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala hukum artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ketentuan tertinggi terutang dalam Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran UUD 1945, yang pada akhirnya dioperasionalkan dalam bentuk hukum dan peraturan positif di bawahnya.

Itulah apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, sekian dari saya terimakasih.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia artinya Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat ang Pancasilais. Dasar negara Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita (Pembukaan UUD 1945 alenia II) dan tujuan nasional (Pembukaan UUD 1945 alenia IV) bangsa Indonesia.

Demikianlah apa yang dimaksud Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, semoga apa yang saya jelaskan di atas dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku, agama, dan ras memerlukan tali pengikat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan agar tercipta kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat. Tali pengikat itu adalah cita-cita, pandangan hidup yang dianggap ideal, dan sesuai dengan falsafah bangsa. Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. Pancasila melandasi semua kehidupan kenegaraan, berbangsa, dan bermasyarakat sehingga fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu untuk menyatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia.

Itulah apa yang dimaksud Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa, semoga penjelasan di atas bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia dan menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai denggan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV ”. . . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai berikut.

Demikianlah yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara, semoga penjelasan tersebut bisa memberikan manfaat bagi yang membaca artikel ini.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan kumpulan nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan digunakan untuk menata masyarakat. Sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Pancasila merupakan sistem ide yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Demikianlah apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi nasional, semoga penjelasan di atas bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Dimensi Idealistis

Dimensi Idealistis yaitu nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, memberi harapan dan tujuan hidup di masa depan. Idealisme Pancasila bersifat rasional dan menyeluruh sebagaimana yang terkandung dalam lima sila Pancasila. 

Dan itulah yang bisa saya jelaskan tentang Pengertian Dimensi Idealistis, semoga bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Dimensi Normatif

Dimensi Normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diajarkan dalam suatu sistem norma seperti yang terkandung dalam norma kenegaraan. Pancasila dalam pengertian ini terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia dan merupakan staats fundamental norm.

Demikianlah informasi yang dapat kami jelaskan tentang apa yang dimaksud Dimensi Normatif, semoga bisa menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Dimensi Realistis

Dimensi Realistis yaitu Pancasila mampu dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara konkret baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.
Itulah sedikit yang dapat kami jelaskan tentang Pengertian Dimensi Realistis, semoga yang saya jelaskan di atas bisa bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Dimensi Fleksibilitas

Dimensi Fleksibilitas yaitu kemampuan Pancasila untuk memengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman.

Itulah sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud Dimensi Fleksibilitas, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Istilah paradigma kemudian berkembang menjadi terminologi yang secara konotatif berarti sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan reformasi, maupun pendidikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti kegiatan atau usaha terencana bangsa Indonesia yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan kerangka berpikir Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

Dan itulah sedikit yang bisa kami jelaskan tentang apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Bentuk negara

Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan antar berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Berdasarkan kriteria bentuk, bentuk negara dibagi menjadi sebagai berikut.

- Negara Kesatuan

- Negara Serikat

Demikianlah informasi yang dapat kami bagikan tentang Pengertian Bentuk Negara, sekian dulu dari kami terimaksih.

Read more >>

Pengertian Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusun tunggal dan kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan terletak di tangan pemerintah pusat, ciri-cirinya sebagai berikut.

- Hanya memiliki satu konstitusi/ undang-undang dasar.

- Hanya memiliki satu badan eksekutif, satu badan legislatif, dan satu badan yudikatif.

- Wilayahnya terbagi atas daerah-daerah.

- Pemerintahan memiliki kedaulatan ke dalam dan keluar.

Itulah uraian singkat dari kami tentang Pengertian Negara Kesatuan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua.

Read more >>

Pengertian Negara Federasi (serikat)

Negara Federasi (serikat) adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak berdaulat dan kedaulatan terletak pada negara pusat, dan ciri-cirinya sebagai berikut.

- Dapat memiliki lebih dari satu konstitusi/ undang-undang dasar.

- Lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif lebih dari satu.

- Wilayahnya terdiri dari negara-negara bagian.

- Pemerintah federal mempunyai kedaulatan ke luar dan pemerintahan negara bagian mempunyai kedaulatan ke dalam.

Menurut Charles Friedrick Strong, yang membedakan negara serikat satu dengan negara serikat yang lain sebagai beriku.

- Cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

- Badan yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Dan demikianlah informasi yang bisa kami jelaskan tentang Apa yang dimaksud Negara Federal (Serikat). Sekian dari kami terimakasih.

Read more >>

Pengertian Bentuk pemerintahan

Bentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Secara umum bentuk pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

- Monarki,

- Aristokrasi, 

- Demokrasi,

Dan demikianlah yang bisa kami uraikan tentang Pengertian Bentuk Pemerintahan, sekian dari saya dan terimakasih.

Read more >>

Pengertian Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. 

Berbicara tentang sistem pemerintahan berarti membicarakan tentang mekanisme pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan. Menurut Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, sistem pemerintahan yang dilakukan di negara demokrasi diklasifikasikan ke dalam sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. 

Semoga penjelasan tentang Pengertian Sistem Pemerintahan di atas bisa memperdalam wawasan kita.

Read more >>

Pengertian Sistem Pemerintahan parlementer

Sistem Pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana tugas-tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh perdana menteri (pimpinan kabinet). Dalam pemerintahan parlementer, eksekutif parlementer terikat pada legislatif. Kabinet dibentuk sebagai cerminan kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya.

Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang apa yang dimaksud sistem pemerintahan parlementer, semoga penjelasan tersebut bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang tugas eksekutifnya dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif, dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah Amerika Serikat, Swis, Prancis, dan Tiongkok.

Read more >>

Pengertian Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat megalami pergeseran setelah  terjadinya perubahan UUD 1945.

Sekian penjelasan yang dapat kami bagikan tentang Pengertian kekuasaan secara horizontal, semoga bisa dipahami. 

Read more >>

Pengertian Kekuasaan Konstitutif

Kekuasaan Konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

Demikianlah uraian singkat dari kami tentang Pengertian Kekuasaan Konstitutif, sekian dari saya terimakasih.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan tentang Pengertian Kekuasaan Eksekutif, semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan legislatif

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Demikianlah penjelasan dari saya tentang Pengertian Kekuasaan Legislatif, sekian dulu terimakasih.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikianlah yang dapat kami jelaskan tentang arti kekuasaan yudikatif, sekian dari saya atas perhatiannya kami terimakasih.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan eksaminatif

Kekuasaan eksaminatif (inspektif) yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

Demikianlah yang bisa kami jelaskan mengenai arti Kekuasaan eksaminatif, sekian dari kami atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Read more >>

Pengertian Kekuasaan moneter

Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.

Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan tentang arti Kekuasaan moneter, sekian dari saya semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Demikianlah uraian singkat dari saya tentang arti pembagian kekuasaan secara vertikal, semoga dapat membantu anda.

Read more >>

Pengertian Check and balances

Check and balances dikemukakan pertama kali oleh Baron de Montesquieu. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789).

Itulah uraian singkat yang dapat kami berikan tentang apa yang dimaksud Check and balances, sekian dulu terimaksih.

Read more >>

Pengertian pers

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, persen atau dalam bahasa Inggris, press yang artinya menekan. Istilah menekan sendiri pada dasarnya mengacu pada pengoperasian mesin cetak kuno, yaitu dengan ditekan keras agar menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. karya cetak dalam bentuk lembaran kertas inilah yang menjadi asal muasal dari adanya surat kabar atau sekarang ini kita kenal dengan pers dalam arti sempit.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami berikan tentang apa yang dimaksud pers, semoga dapat menambah pengetahuan kita.

Read more >>

Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode, artinya tanda (sign) yang secara luas diartikan sebagai bangun simbolis. Kode etik berupa nilai-nilai dasar yang disepakati secara universal yang menjadi cita-cita setiap manusia. Kode etik yang berkaitan dengan dunia pers adalah kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah suatu etik profesi yang dipatuhi oleh wartawan Indonesia. Tujuan terpenting suatu kode etik jurnalistik adalah melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi objektif di media massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan.

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang Pengertian Kode Etik Jurnalistik, semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Asas profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang menekankan pentingnya kepemilikan standar profesionalitas dalam bekerja di bidang jurnalistik bagi insan pers.

Adapun standar profesionalitas tersebut meliputi:

- Tidak memutarbalikkan fakta.

- Berimbang, adil dan jujur.

- Membedakan antara kehidupan pribadi dan kepentingan umum.

- Mengetahui kredibilitas narasumber.

- Sopan dan terhormat dalam mencari berita.

- Tidak plagiat.

Itulah informasi yang dapat saya bagikan tentang Pengertian Asas profesionalitas, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Asas Demokrasi

Asas Demokrasi adalah asas yang menekankan pada pentingnya pers untuk mampu bersikap demokratis. Dalam hal ini, pers wajib memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak secara adil dan proposional serta tidak memihak. Hal ini sangat penting untuk menjaga netralitas pers dalam menjalankan fungsi dan peranannya, meskipun pers dapat mengundang unsur promosi, namun tidak boleh dijadikan sebagai alat propaganda terlebih lagi oleh kelompok tertentu yang memiliki muatan politis.

Itulah penjelasan yang bisa saya berikan tentang Pengertian Asas Demokrasi, semoga dapat memberikan manfaat bagi anda.

Read more >>

Pengertian Asas Nasionalisme

Asas Nasionalisme merupakan asas yang menekankan pada kewajiban pers untuk mendahulukan kepentingan nasional/ umum di atas kepentingan kelompok ataupun golongan tertentu. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi pers dalam mengkritisi pemerintah atau melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah ataupun dalam menyampaikan suatu fakta kebenaran, namun bagaimana pers mampu mengemas agar apa yang disampaikan oleh pers tidak memicu perpecahan yang mengancam persatuan dan kesatuan, serta keselamatan negera.

Demikianlah informasi yang bisa kami berikan tentang apa yang dimaksud asas nasionalisme itu, semoga bisa dipahami.

Read more >>

Pengertian Asas religius

Asas religius adalah asas yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab pers dalam menghormati kaidah-kaidah keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun kepercayaan dalam pemberitaannya. Persoalan agama adalah persoalan yang menyangkut keyakinann, sehingga hal tersebut menjadi sangat sensitif. Masyarakat memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap agama, kepercayaan, dan keyakinan yang diyakininya. Oleh sebab itu, pers harus menghargainya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai religius serta tidak menyinggung maupun mengusik aspek religius baik kelompok mayoritas maupum minoritas. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan asas religius.

Itulah informasi yang bisa kami berikan tentang apa yang dimaksud asas religius, semoga dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Kebebasan pers

Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, melalui media pers. Kebebasan pers dituntut tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat, bukan merusaknya.

Adapun pengertian kebebasan pers jika ditilik dari aspek bahasa adalah bersumber pada kata freedom of the press, yaitu kata dalam bahasa Inggris yang mengandung arti hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti penyebarluasan, pencetakan, dan penerbitan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Itulah sedikit yang mampu saya jelaskan tentang apa yang dimaksud kebebasan pers itu, semoga memberikan manfaat.

Read more >>

Pengertian Teori Pers Otoritarian

Teori Pers Otoritarian adalah teori yang berpendirian bahwa pers haruslah dikuasai oleh negara (penguasa). Pers harus tunduk pada penguasa sebagai tempat dalam representasi dari negara tersebut. Hakikat pers adalah media penguasa untuk menyampaikan informasi yang dianggapnya perlu diketahui oleh setiap masyarakat. Sikap kritis atau konfrontatif pers terhadap penguasa sama sekali tidak dapat diterima. Sebab pers dasumsikan, bahwa penguasa tidak akan mungkin dapat berbuat salah atau infallible.

Demikianlah apa yang saya jelaskan tentang Pengertian Teori Pers Otoritarian, semoga apa yang saya sampaikan di atas dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Teori libertarian

Tahukah kamu apa yang dimaksud Teori libertarian itu? Teori libertarian sering disebut dengan sebutan teori pers bebas. Teori libertarian merupakan kebalikan dari teori otoritarian. Teori libertarian yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa pers merupakan sarana untuk penyalurkan hati nurani rakyat dalam memberikan pengawasan dan penentuan sikapnya pada tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Itulah apa yang bisa saya jelaskan tentang Pengertian Teori libertarian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.

Read more >>

Pengertian Teori pers soviet

Teori pers soviet atau teori pers komunis adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga pers tunduk kepada negara. Teori pers disebut juga pula teori marxis-leninis, karena teori pers soviet atau komunis berakar pada Revolusi Rusia pada tahun 1917 yang berdasarkan dari gagasan Karl Marx dan Freedrich Engels. Dalam arti sempit teori pers soviet atau komunis yaitu pers dimiliki oleh negara dan berfungsi melayani kepentingan kelas pekerja.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan tentang apa yang dimaksud Teori pers soviet, semoga dapat bermanfaat.

Read more >>

Pengertian Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial adalah teori yang mengemukakan kebebasan pers yang harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers diatasi oleh dasar moral dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers, harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial muncul karena respons atas teori libertarian.

Tugas teori tanggung jawab sosial yaitu:

- Memberikan penerapan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.

- Memberikan pelayanan kepada sistem politik dengna menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan dalam masalah-masalah yang ada di masyarakat.

- Menyediakan hiburan.

- Mandiri dalam biaya, sehingga bebas dalam kepentingan.

- Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa dalam periklanan.

- Sebagai pengawas pemerintah.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang apa yang dimaksud Teori Pers Tanggung Jawab Sosial. Semoga dapat dipahami dengan baik.

Read more >>

Unsur-unsur Terbentuknya Negara

Yang menjadi unsur terbentuknya sebuah negara terbagi menjadi 2 unsur yaitu unsur konstitutif (unsur pokok) dan unsur deklaratif. Pengertian unsur pokok yaitu unsur yang sangat penting karena unsur pokok menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh calon sebuah negara. Sedangkan pengertian unsur deklaratif yaitu sebuah unsur tambahan yang menjadi  syarat berdirinya suatu negara, unsur ini boleh saja tidak dimiliki oleh calon sebuah negara. Berhubungan dengan unsur negara, di tahun 1993 ada sebuah konvensi yang mengatur mengenai apa saja yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah negara. Konvensi tersebut dinamakan dengan Konvensi Montevideo. 

Demikian penjelasan yang dapat kami jelaskan mengenai Unsur-unsur Terbentuknya Negara, semoga penjelasan di atas dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Fungsi Negara

Secara umum Fungsi Negara mencakup 4 hal berikut ini:

1. Fungsi Melaksanakan Ketertiban dan Keamanan

Terlaksananya program-program pembangunan secara lancar membutuhkan stabilitas negara yang kondusif. Karena itulah, Negara harus selalu menjaga ketertiban dan keamanan negaranya. Dengan adanya ketertiban dan keamanan diharapkan bisa mencegah terjadinya pertikaian dan bentrokan-bentrokan yang dapat terjadi antar sesama warga dalam kehidupan sehari-hari. Karena negara merupakan stabilisator bagi masyarakat maka untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan harus menciptakan hukum. Walaupun demikian, Negara dalam melaksanakan penertiban, harus tetap berdasarkan peraturan yang tercantum dalam perundang-undangan.

2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan

Tujuan dari pembentukan sebuah negara adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itulah fungsi negara yaitu untuk berusaha dengan baik agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bisa diusahakan menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan di segala bidang. Tetapi tidak berarti pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga membutuhkan dukungan dari rakyat.

3. Fungsi Pertahanan

Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, fungsi pertahanan negara sangatlah penting. Bertahan atau tidaknya suatu bangsa dan negara dapat ditentukan dengan adanya pertahanan negara. Fungsi pertahanan negara ada hubungannya dengan ketahanan sebuah negara dari serangan negara lain. Karena itulah dibutuhkan personil keamanan yang tangguh, terlatih dan juga alat-alat pertahanan negara.

4. Fungsi Menegakkan Keadilan

Selanjutnya fungsi negara yaitu keadilan. Keadilan harus ditegakkan untuk semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Karena itulah untuk menjamin keadilan setiap warga negara dibentuklah badan-badan peradilan negara. Usaha yang bisa dilakukan oleh badan-badan peradilan yaitu memberikan keputusan yang adil sesuai hukum yang berlaku. Jika keadilan dalam negara ditegakkan maka kehidupan masyarakat akan menjadi nyaman dan tentram. Tetap,i jika dalam suatu negara tidak ditegakkan keadilan maka akan muncul masalah dalam mayarakat yang dapat mengganggu ketentraman negara. 

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan tentang apa itu Fungsi Negara, semoga penjelasan di atas dapat memberikan manfaat.

Read more >>

Tujuan Negara

Tujuan negara merupakan sesuatu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh masyarakat, dan juga cara yang akan dilalui untuk menggapainya. Tujuan negara merupakan arah atau pedoman untuk menjalankan pemerintahan bagi penyelenggara negara, karena itulah maka setiap negara pastinya mempunyai tujuan. Pada umumnya tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, karena kesejahteraan merupakan sebuah cita-cita yang diharapkan oleh sebuah bangsa. Sebagai organisasi tertinggi sebuah bangsa, maka setiap negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan negaranya.

Demikian penjelasan yang bisa kami berikan mengenai Tujuan Negara semoga penjelasan di atas dapat bermanfaat.

Read more >>

Sifat sifat Negara

SIFAT-SIFAT NEGARA - Salah satu pengetahuan tentang sifat-sifat negara dari pendapat Prof Miriam Budiardjo yang menyebutkan bahwa sifat Negara adalah sebagai berikut:

Sifat Memaksa Negara 

Maksud dari sifat memaksa di sini yaitu supaya peraturan perundang-undangan dipatuhi/ ditaati. Melalui cara yang memaksa tersebut maka ketertiban dalam masyarakat bisa terwujud  serta tidak akan menimbulkan anarkhi. Sifat memaksa di sini juga termasuk mempunyai kekuasaan secara legal untuk melakukan kekerasan fisik. Untuk melakukan itu negara memakai perangkat-perangkat seperti badan peradilan, tentara dan polisi. Sifat memaksa ini tidak akan begitu menonjol kalau masyarakatnya bersifat homogen dan terdapat konsensus nasional tentang tujuan-tujuan bersama yang kuat. Sebaliknya sifat memaksa akan sangat menonjol jika negara baru berdiri dan rakyatnya bersifat heterogen dan ikatan konsensus tentang tujuan bersama tidak begitu kuat.

Baca juga Artikel: Pengertian Negara

Meskipun demikian, dalam prakteknya di negara demokratis sifat memaksa tidak diutamakan, tetapi yang diutamakan yaitu meyakinkan (persuasi). Contoh sifat memaksa suatu Negara yaitu ketetapan mengenai pajak. Pajak wajib dibayar oleh setiap warga negara. Jadi jika ada orang yang tidak membayar pajak atau telat membayar pajak akan dikenakan denda, barang disita, dan ada juga di beberapa negara yang dikenakan hukuman kurungan penjara.

Sifat Monopoli Negara

Dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat negara mempunyai sifat monopoli. Jadi negara akan memonopoli apa saja yang menyangkut kehidupan orang banyak. Contoh sifat monopoli suatu Negara yaitu negara memberikan larangan adanya kelompok politik atau kepercayaan tertentu yang sifatnya bertentangan dengan paham yang ada negara.

Sifat Menyeluruh Negara atau Sifat Mencakup Semua

Sifat negara yang menyeluruh itu artinya mencakup semua lapisan masyarakat yang  menjadi warga negera. Contoh sifat menyeluruh negara: Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang, misalnya, kewajiban untuk membayar pajak. Itu semua karena untuk menjadi seorang warga negara bukan karena kemauan sendiri, lain hal nya jika dalam organisasi atau asosiasi lainnya sifat keanggotaannya sukarela.

Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang apa saja Sifat sifat Negara, semoga bisa bermanfaat.

Read more >>